BANGKA – Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia meminta seluruh aparatur sipil negara ASN serta pejabat penyelenggara negara untuk menolak praktik gratifikasi. Terkhusus bagi pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi KPK, Mutiara Carina Rizky Artha mengatakan, pihaknya melihat masih banyak tawaran gratifikasi di setiap instansi pemerintah. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilaporkan. Terlebih mulai dari Januari sampai Juni 2023. “Jadi kami melihat mungkin masih banyak tawaran gratifikasi di beberapa instansi, tapi itu tidak pernah dilaporkan, dalam kurun waktu sampai tahun 2023,” ujar dia kepada Kamis 8/6/2023. Mutiara memaparkan, dalam beberapa pekan ini KPK memang intens datang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dilakukan terkait monitoring evaluasi dan bimbingan teknis program pengendalian gratifikasi dan pengawasan pelayanan publik di lingkungan pemerintah. Terutama tujuh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, ASN maupun pejabat negara khususnya yang ada di Bangka Selatan perlu diberikan pemahaman soal gratifikasi. Sekaligus ingin mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi setiap daerah. Dengan adanya pemahaman itu diharapkan mampu menekan pejabat negara maupun ASN yang tersandung kasus korupsi “Tentunya kami ke sini ingin memberikan pemahaman yang lebih masif lagi ke pegawai negeri dan pejabat terkait. Sehingga kami berinisiatif hadir ingin tahu apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten tersebut,” jelas Mutiara. Di samping itu lanjut dia, semua pejabat negara maupun ASN harus menolak setiap tawaran pemberian dalam bentuk apa pun. Gratifikasi, kata dia, bisa berbentuk uang, bingkisan atau parsel hingga fasilitas. Juga bentuk pemberian lain yang berhubungan dengan jabatan. Adalah berlawanan dengan kewajiban dan tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika karena kondisi tertentu pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi. Maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. “Jadi mereka harus menolak setiap ada tawaran pemberian dalam bentuk apa pun, mau itu uang dan fasilitas lainnya, karena ini memang erat terkait dengan jabatan,” ucapnya. Kendati demikian kata dia, terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kadaluarsa, lanjutnya, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak membutuhkan, serta melaporkan kepada instansi masing-masing disertai dengan dokumentasi penyerahan. Selanjutnya, instansi terkait harus melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK. “Dan segala bentuk pemberian dari masyarakat, pengguna layanan dan macam-macam lainnya itu harus ditolak, dan itu harus dilaporkan,” kata Mutiara. Marlianto