🐽 Hukuman Penggelapan Uang 200 Juta

Berikutbunyi ketentuannya: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

DitudingLakukan Penggelapan Uang Perusahaan, 1 Keluarga Gandeng YKAB, Kuasa Hukum : Kita Minta Keadilan dan Penangguhan Penahanan gaji oleh saudara Feri K dari awal bergabung di perusahaan tersebut sampai berhenti Febuari 2019 hanya dibayar dengan 1.200.000 dibawah gaji UMR,"kata Selain penganiayaan saudara Feri K juga telah menuduh

^{Pengertian Penggelapan DanaJenis-jenis PenggelapanPerbedaan Penggelapan Dana Dengan PenipuanHukuman Penggelapan DanaContoh Kasus Penggelapan Dana di PerusahaanUpaya Penyelesaian Kasus Penggelapan Dana PerusahaanBagaimana Bila Kasus Penggelapan Dana Tidak DilaporkanBila Kasus Penggelapan Dana Terjadi, Apa Langkah Tepat yang Harus Diambil1. Konsultasi Chat2. Konsultasi Melalui Telepon3. Konsultasi Melalui Tatap MukaKategori Ilmu EkonomiMateri Terkait Pengertian penggelapan dana adalah suatu tindakan yang tidak jujur dengan cara menyembunyikan dana atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih kepemilikan atau pencurian, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain. Dimana, pengertian penggelapan dana ini mengacu pada bentuk kejahatan kerah putih di mana seseorang atau entitas menyalahgunakan aset yang dipercayakan kepadanya. Dalam jenis penipuan ini, penggelap mendapatkan aset secara sah dan memiliki hak untuk memilikinya, namun aset tersebut kemudian dipakai untuk tujuan yang tidak diinginkan. Kejahatan yang satu ini adalah pelanggaran tanggung jawab fidusia yang dibebankan pada seseorang. Sifat penggelapan dapat kecil dan dapat juga besar. Dana penggelapan dapat sekecil seorang pegawai toko yang mengantongi sejumlah rupiah dari mesin kasir. Akan tetapi, pada skala yang lebih besar penggelapan juga dapat terjadi saat para eksekutif perusahaan besar menghabiskan jutaan rupiah dengan mentransfer dana ke dalam rekening pribadi. Bergantung pada kejahatan, penggelapan mungkin bisa saja dihukum dengan denda atau penjara. Jenis-jenis Penggelapan Beberapa jenis penggelapan yang mungkin saja bisa digabungkan dengan bentuk penipuan lain, misalnya skema Ponzi. Dalam kasus seperti ini, penggelapan penipuan menipu investor guna mempercayakan mereka dengan aset mereka guna berinvestasi atas nama mereka namun alih-alih memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Guna mempertahankan jenis ini kerap kali mereka mencari investor baru lainnya guna mendatangkan lebih banyak uang untuk menenangkan investor sebelumnya. Seorang penggelapan dana mungkin juga mentransfer aset lain, selain uang. Penyelundup bisa mengklaim real estate, kendaraan perusahaan, smartphone, dan perangkat keras lainnya, misalnya laptop milik organisasi guna pemakaian pribadi. Penggelapan ini mungkin saja bisa terjadi di sektor pemerintah juga bila karyawan menyita dana lokal, dana provinsi, atau nasional bagi diri masing-masing individu. Dimana, contoh seperti ini bisa terjadi saat dana dicairkan guna memenuhi kontrak atau guna mendukung proyek, dan seorang anggota staff mengambil sebagian dari dana yang dialokasikan. Perbedaan Penggelapan Dana Dengan Penipuan Penggelapan dan penipuan sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum dan KUHP dengan pasal hukum yang berbeda. Berikut adalah penjelasan terkait keduanya, antara lain 1. Penggelapan Dana diatur pada pasal 372 KUHP. Dimana, penggelapan dana adalah suatu perbuatan mengambil dana dari orang lain. Baik itu sebagian maupun secara keseluruhan. Penggelapan dana atas dana tersebut berada diatas tangan pelaku dan penguasaannya sudah secara sah. 2. Seperti pelaku yang menguasai sebuah dana yang dititipkan kepadanya atau penugasan dana oleh pelaku sebab tugas atau jabatan yang diberikan kepadanya. Tujuan dari penggelapan dana ini, yakni guna mempunyai uang atau dana yang dipegangnya tersebut bukanlah milik individu melainkan milik masyarakat umum atau orang lain. Sedangkan, penipuan sendiri diatur pada pasal 378 KUHP. Dimana, tindakan penipuan ini sendiri bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain dengan cara melawan hukum, atau membuat sebuah rangkaian kebohongan. Hukuman Penggelapan Dana Hukuman yang wajib diterima bagi orang atau pelaku yang tertangkap melakukan penggelapan dana ini telah ada pada pasal penggelapan dana dalam buku II Bab XXIV kitab undang-undang hukum pidana yang berjudul “penggelapan”. Diantaranya yaitu pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP mengenai pasal penggelapan dana perusahaan. Dengan pelaku penggelapan Penggelapan dalam sebuah jabatan bisa diancam pidana penjara maksimal selama 5 lima tahun. Mengingat bahwa tindakan pidana penggelapan tersebut telah ada dan diatur pada pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP. Maka sudah jelas bila proses hukum kepada pelaku ini tidak dapat dihentikan walaupun pihak yang berhubungan sudah membuat perdamaian. Sehingga tindakan kejahatan tersebut termasuk ke dalam hukum pidana atau bukan tergolong ke dalam hukum perdata penggelapan dana. Dimana, bilamana kasus penggelapan dana tersebut sudah diadukan dan masuk kedalam tahap persidangan. Maka pidananya tidak bisa dihapuskan walaupun para pihak sudah melakukan pembayaran. Sebab, kasus tindak pidana penggelapan dana ini termasuk kedalam delik biasa. Dimana, seseorang wajib untuk tetap diproses oleh pihak berwajib, seperti polisi, hakim, dan jaksa tanpa perlu aduan dari pihak yang merasa dirugikannya. Jadi, polisi sebagai penegak hukum ini memiliki sifat aktif yang bertujuan untuk menindaklanjuti sebuah tindak pidana. Bilamana ternyata di tengah proses berjalannya penanganan perkara, para pihak-pihak telah berdamai, kasus ini termasuk delik biasa yang tidak bisa diberhentikan ketika para pihak sudah berdamai, layaknya delik aduan. Proses hukum akan selalu untuk bisa berjalan sampai menjadi tersangka atau terdakwa. Baik itu selalu berjalan sampai terdakwa atau tersangka mendapatkan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan kuat. Contoh Kasus Penggelapan Dana di Perusahaan Contoh dari kasus penggelapan dana di perusahaan, dimana perusahaan dapat sebagai suatu pelajaran yang sangat penting bagi semua masyarakat. Tak jarang desakan ekonomi tersebut menjadikan seseorang tidak mampu untuk berpikir secara jernih, sehingga dapat terjerumus kedalam pihak tindakan kejahatan penggelap dana. Berikut adalah salah satu contoh dari kasus penggelapan dana di perusahaan yang sempat membuat heboh di tahun 2015. Dimana, ada salah satu orang yang merupakan warga Sidoarjo bernama Wawan harus berurusan dengan hukum penjara selama 22 bulan setelah dia terbukti melakukan penggelapan uang perusahaan senilai 800 juta. Dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan sudah melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan sebagaimana diputuskan pengadilan. Hakim menuturkan dalam amar keputusannya bahwa ada aspek yang memberatkan terdakwa yakni kesalahannya yang sangat merugikan orang lain. Sementara itu, untuk aspek yang mungkin dapat meringankan tindakannya yaitu mengakui perbuatannya dalam menggelapkan dana perusahaan. Dimana, kawan sendiri dipercaya untuk mengelola 70 trailer milik perusahaan di Kalianak Surabaya. Namun, kepercayaan itu disalahgunakan dengan tidak menyetorkan uang sewa trailer pelanggan. Selama kurun waktu 2 bulan saja ia telah menggelapkan uang sebanyak 250 juta. dia membuat alamat dan nomor telepon palsu pelanggan ke perusahaan. Kejahatan tersebut terungkap setelah perusahaan melakukan penagihan langsung kepada para pelanggan Dan ternyata pembayaran telah dilakukan melalui Wawan. Atas tindakannya tersebut Wawan didakwa Sesuai dengan pasal 374 di mana pasal tersebut juga meliputi tentang pasal penggelapan dana setoran yang seharusnya Wawan berikan kepada perusahaan. Selain itu, terdapat juga seorang karyawan restoran yang tertangkap membawa kabur uang hasil usaha di tiga restoran milik majikannya senilai 28 juta. Tak hanya uang saja, karyawan ini juga menggelapkan kendaraan bermotor sertifikat tanah sampai emas. Jika sudah begitu, upaya apa yang dapat ditempuh oleh perusahaan? Guna mengetahui upaya apa yang bisa dilakukannya, berikut disajikan penjelasan terkait upaya penyelesaian kasus penggelapan dana perusahaan. Upaya Penyelesaian Kasus Penggelapan Dana Perusahaan Sebenarnya, apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam menangani kasus penggelapan dana perusahaan? Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan perusahaan untuk tindakan penggelapan dana perusahaan. Guna mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dana di perusahaan sebaiknya anda melakukan beberapa upaya pencegahan yang bersifat administratif atau perdata. dengan salah satu bentuk pencegahan yang dapat anda upayakan yaitu dengan membuat sebuah peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau sop yang jelas dan terarah dengan mengatur tugas-tugas administratif game bertanggung jawabkan saat tenaga kerja memperoleh tanggung jawab untuk memegang inventaris atau aset kantor. Selain itu, sangat lebih baik bila anda juga menetapkan dan mengatur sebuah sanksi yang akan diberikan bila ada karyawan yang melakukan tindakan penggelapan dalam perusahaan. Anda juga perlu untuk memastikan terdapat bukti pendukungnya saat melakukan tindakan penggelapan dalam perusahaan. Contohnya saja bila ada seorang karyawan yang tertangkap secara jelas maupun mengakuinya secara langsung bahwa ia sudah menggelapkan dana perusahaan, maka untuk sanksi yang akan anda terapkan, pastikan ada sebuah bukti pendukung yang kuat atas tindakan penggelapan dana tersebut. satu hal yang wajib anda perhatikan yaitu bahwa pengembalian Dana yang sudah dikeluarkan baik sebagian maupun semuanya dari dana yang dikeluarkan tersebut tidak akan menghapuskan hukum pidana atas pelaku sebab memang perbuatan pidana ini sudah sempurna. Akan tetapi, karena adanya niatan baik dari pelaku guna mengakui dan mengembalikan Dana yang sudah dikeluarkannya tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi hakim guna meringankan hukumannya. Bagaimana Bila Kasus Penggelapan Dana Tidak Dilaporkan Dalam praktek ketenagakerjaan terkadang terdapat tindak pidana penggelapan dana di sebuah perusahaan yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Pada umumnya, hal tersebut dikarenakan oleh adanya pertimbangan rekam jejak pekerja misalnya karyawan tersebut telah lama bekerja, pernah berjasa kepada perusahaan dan pemilik perusahaan atau sebab alasan-alasan lainnya. Melakukan tindak pidana penggelapan adalah perbuatan yang tabuh dalam dunia ketenagakerjaan sebab sudah mengingkari hubungan baik antara perusahaan dengan pekerja. sehingga sebagai hukumannya dari tindak pidana yang dilakukan karyawan tersebut, maka setelah pelaku mengembalikan uang secara penuh terdapat hal yang dapat dilakukan oleh pemimpin perusahaan misalnya menurunkan jabatannya, mengurangi gajinya, menahan gajinya, hingga dengan hukuman berupa PHK. Dimana, guna menjaga reputasi perusahaan mungkin saja pihak perusahaan akan memintanya untuk mengundurkan diri secara baik-baik supaya ia dapat bekerja di tempat lain. Bila Kasus Penggelapan Dana Terjadi, Apa Langkah Tepat yang Harus Diambil Langkah pertama yang dapat Anda lakukan ketika menghadapikasus penggelapan dana perusahaan yaitu anda perlu untuk mengkonsultasikan perihal kasus penggelapan dana yang terjadi pada anda dengan mitra advokat andal dan profesional yang telah berpengalaman lebih dari 5 tahun. Dimana, Anda dapat memanfaatkan sejumlah layanan berbayar contohnya 1. Konsultasi Chat Konsultasi hukum kini dapat lebih mudah dan terjangkau memakai layanan konsultasi chat. Dimana, Anda cukup perlu mengartikan permasalahan hukum yang ingin anda tanyakan pada kolom chat. langkah berikutnya Anda dapat melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang tersedia. Lalu, sistem akan segera mencarikan konsultan hukum yang sesuai dengan permasalahan anda. 2. Konsultasi Melalui Telepon Ingin konsultasi melalui telepon, anda akan memperoleh kesempatan untuk dapat berbicara dengan mitra konsultan hukum secara mudah dan efektif melalui telepon. guna berdiskusi secara lebih detail tentang permasalahan hukum yang sedang dialaminya. 3. Konsultasi Melalui Tatap Muka Sedangkan konsultasi melalui tatap muka anda akan memperoleh layanan untuk bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan mitra advokat selama 2 jam. Ketika melakukan konsultasi tatap muka anda bisa, mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan juga mendalam termasuk juga menunjukkan dokumen yang cukup relevan. Nah, itulah beberapa informasi mengenai pengertian penggelapan dana dan beberapa hal lainnya yang berkaitan. Semoga pembahasan diatas bisa membantu dan bermanfaat bagi para pembacanya. ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien}

Kasusitu muncul usai Bakormas Banten dan Sultan menerima alokasi bantuan dana Rp 200 juta dari Sekretariat Negara untuk kegiatan budaya tapi penyalahgunaan uang negara," kata kuasa hukum dari Bakormas Banten, Tb Amri Wardana saat jumpa pers di Kota Serang, Rabu (12/6/2019). Tim penyidik Polres Kota Surakarta berhasil mengungkap kasus

- Konsekuensi hukum tindak pidana penggelapan diatur secara tegas dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal tersebut mengatur mulai dari definisi penggelapan itu sendiri hingga hukuman yang dapat diterima oleh sendiri adalah landasan penegakan hukum pidana di Indonesia. KUHP terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana saksi. Sementara hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada mulanya berasal dari hukum Kolonial Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Setelah kemerdekaan Indonesia, KUHP tetap dijalankan dengan penyelarasan berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 ditegaskan bahwa “Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.” Aturan-aturan KUHP dibagi dalam tiga buku, yaitu Buku I, Buku II, dan Buku III. Buku I tentang Aturan Umum melingkupi Pasal 1 hingga Pasal 103. Buku II tentang Kejahatan melingkupi Pasal 104 hingga Pasal 488. Sementara, Buku III tentang Pelanggaran melingkupi pasal 489 hingga Pasal 596. Adapun pasal-pasal hukum pidana yang dibahas dalam KUHP antara lain adalah pemalsuan, perzinaan, pemerkosaan, perjudian, pencemaran nama baik, penganiayaan, pencurian, hingga penggelapan. Isi Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan dan Penjelasannya Persoalan tentang penggelapan dibahas dalam Buku II KUHP tentang kejahatan. Dikutip dari arsip Kejaksaan Negeri Kejari Sukoharjo, pasal 372 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”Pasal 372 KUHP merumuskan definisi tentang penggelapan yang merupakan kepemilikan yang melawan hak terhadap barang kepunyaan orang lain. Dikutip dari bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut Pertama sengaja; Kedua melawan hukum; Ketiga memiliki suatu barang; Keempat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Kelima yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Istilah penggelapan menurut Lamintang dan Djisman Samosir diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan.” Penggelapan adalah jenis kejahatan yang mirip dengan pencurian yang dibahas dalam Pasal 362. Penggelapan berbeda dengan pencurian. Pada kasus pencurian, barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya. Sementara pada penggelapan, barang yang dimiliki itu sudah berada di tangan pelaku dan didapatnya tidak dengan tindak kejahatan. Menurut KUHP tidak pidana penggelapan dibagi menjadi lima macam, yaitu Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok. Tindak pidana penggelapan ringan. Tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan. Tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain. Tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Baca juga Isi Pasal 30 UU ITE Tentang Peretasan Berapa Tahun Hukumannya? Isi Pasal 406 KUHP Ayat 1-2 Tentang Perusakan Barang & Sanksinya Isi Pasal 335 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan & Sanksinya - Hukum Kontributor Muhammad Iqbal IskandarPenulis Muhammad Iqbal IskandarEditor Yonada Nancy

aoSBw.

45wl1ersyo.pages.dev/466

45wl1ersyo.pages.dev/643

45wl1ersyo.pages.dev/203

45wl1ersyo.pages.dev/29

45wl1ersyo.pages.dev/155

45wl1ersyo.pages.dev/95

45wl1ersyo.pages.dev/879

45wl1ersyo.pages.dev/123

45wl1ersyo.pages.dev/854

45wl1ersyo.pages.dev/373

45wl1ersyo.pages.dev/26

45wl1ersyo.pages.dev/475

45wl1ersyo.pages.dev/907

45wl1ersyo.pages.dev/100

45wl1ersyo.pages.dev/347

hukuman penggelapan uang 200 juta